Kriteria Wajib Perusahaan Logistik Rekanan BUMN PPh 23 untuk Tender Proyek Nasional
Apakah Perusahaan BUMN Kena Pajak?
Ya, BUMN kena pajak karena hukum pajak menggolongkannya sebagai wajib pajak badan, sama seperti PT dan CV. Status ini membuat BUMN membayar PPh Badan dan bertindak sebagai pemotong pajak atas pembayaran ke vendor. Karena itu, perusahaan logistik rekanan BUMN PPh 23 harus memahami aturan ini sebelum mengikuti tender proyek nasional.
Pajak Penghasilan Badan berlaku bagi PT, CV, koperasi, dan BUMN yang memperoleh penghasilan kena pajak. Tarif umumnya sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Selain itu, BUMN memikul kewajiban sebagai pemberi kerja. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa BUMN memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya. Dengan demikian, BUMN menjalankan peran ganda sebagai pembayar sekaligus pemotong pajak.
BUMN juga memiliki kewajiban lain atas pembelian barang. Menteri Keuangan menunjuk BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN. Namun, jasa logistik bukan pembelian barang. Oleh karena itu, pembayaran jasa logistik masuk ke mekanisme PPh Pasal 23, bukan Pasal 22. Penyedia jasa perlu membedakan keduanya saat menyusun penawaran.
Pihak pemberi penghasilan, yaitu pembeli atau penerima jasa, memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 ke kantor pajak. Dalam tender proyek nasional, BUMN berperan sebagai pemotong tersebut. Akibatnya, rekanan menerima pembayaran yang sudah berkurang sebesar potongan 2%. Tim keuangan harus memasukkan potongan itu ke dalam kalkulasi harga penawaran.
Dalam praktik pengadaan, kepatuhan pajak sering menjadi bahan penilaian calon rekanan. Oleh sebab itu, perusahaan logistik perlu menjalankan due diligence internal sebelum mendaftar tender. Pemeriksaan ini mencakup legalitas usaha, status NPWP, dan kesiapan menerima bukti potong. Persiapan yang rapi mengurangi risiko dokumen tertolak pada tahap administrasi.
Biaya Transport Apakah Dipotong PPh 23?
Ya, jasa transportasi yang rekanan tagihkan menjadi dasar pemotongan PPh 23, tetapi biaya titipan pihak ketiga tidak selalu ikut terpotong. Dasar pemotongan adalah jumlah bruto tanpa PPN. Pengiriman barang proyek, seperti pipa baja atau panel listrik, sering memuat biaya bongkar muat dan biaya pelabuhan. Oleh karena itu, tagihan perlu memisahkan jasa pengangkutan dari biaya pihak ketiga. Pemisahan ini menentukan besar potongan yang BUMN hitung.
Berdasarkan ulasan DDTCNews atas Pasal 1 PMK 141/2015, pembayaran kepada pihak ketiga melalui penyedia jasa tidak masuk jumlah bruto pemotongan. Syaratnya, rekanan membuktikan pembayaran itu dengan faktur tagihan pihak ketiga dan perjanjian tertulis. Jika bukti tidak ada, jumlah bruto mencakup seluruh pembayaran kepada penyedia jasa, di luar PPN. Dengan demikian, rekanan yang mengarsipkan bukti secara tertib dapat menekan dasar potongan.
PPh 23 Dikenakan atas Jasa Apa?
PPh 23 mengenai penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan selain yang terkena PPh 21. Tarifnya ada dua, yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% untuk sewa harta dan jasa lain menurut PMK 141/PMK.03/2015. Tabel berikut merangkum objek yang relevan bagi rekanan logistik.
| Objek PPh 23 | Tarif | Catatan |
| Dividen, bunga, royalti, hadiah | 15% | Jarang muncul pada tagihan jasa logistik |
| Sewa harta selain tanah dan bangunan | 2% | Berlaku bagi sewa harta tertentu |
| Jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan | 2% | Termasuk daftar jasa lain PMK 141/2015 |
| Jasa pengangkutan, ekspedisi, freight forwarding | 2% dari bruto tanpa PPN | Kecuali yang sudah terkena PPh final menurut Pasal 15 UU PPh |
| Penerima penghasilan tanpa NPWP | Lebih tinggi 100% | Tarif jasa lain menjadi 4% |
Sebagai contoh, tagihan jasa pengangkutan senilai Rp250.000.000 tanpa PPN menghasilkan PPh 23 sebesar Rp5.000.000. BUMN memotong jumlah tersebut dari pembayaran dan menyerahkan bukti potong kepada rekanan. Sementara itu, PPN berjalan terpisah sesuai faktur pajak. Angka ini hanya ilustrasi, sehingga Anda perlu mencocokkannya dengan kontrak sebenarnya.
Apakah Jasa Freight Forwarding Kena PPh 23?
Ya, jasa freight forwarding kena PPh 23 sebesar 2% apabila penyedianya badan usaha dan belum terkena PPh final. PMK 141/PMK.03/2015 menempatkan jasa pengurusan transportasi lewat darat, laut, dan udara sebagai objek PPh Pasal 23. Regulasi itu juga memasukkan jasa pengangkutan dan ekspedisi sebagai objek, meski tidak mendefinisikan istilah pengangkutan secara tegas. Karena itu, rekanan sebaiknya menanyakan klasifikasi layanannya kepada konsultan pajak.
Jangan mencampur PPh 23 dengan PPN. PPN freight forwarding mengikuti ketentuan besaran tertentu dengan faktur pajak kode 05. Sementara itu, PPh 23 mengikuti nilai bruto tanpa PPN. Dua kewajiban ini berjalan berdampingan pada satu tagihan.
Berikut kriteria wajib yang perlu rekanan logistik siapkan sebelum mengikuti tender BUMN. Daftar ini merangkum praktik kepatuhan pajak, bukan persyaratan resmi satu BUMN tertentu.
- Legalitas lengkap: akta pendirian, NIB atau SIUP, TDP, dan surat keterangan domisili usaha.
- NPWP aktif: rekanan tanpa NPWP menerima potongan 4%, bukan 2%.
- Status PKP: rekanan yang berstatus PKP siap menerbitkan faktur pajak, termasuk kode 05 untuk freight forwarding.
- Rincian tagihan terpisah: jasa pengangkutan tertulis terpisah dari biaya pihak ketiga yang berbukti.
- Kesiapan menerima bukti potong: rekanan mencatat bukti potong sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan.
- Sistem pelaporan: BUMN memakai aplikasi eBupot Unifikasi sesuai PER-24/PJ/2021, sehingga data rekanan harus akurat.
- Rekam jejak proyek: dokumen pengiriman dan daftar mitra membuktikan pengalaman menangani muatan proyek.
Sebuah studi akuntansi pajak pada perusahaan logistik menemukan dua kendala, yaitu keterlambatan bukti potong dari customer dan penolakan potongan dari vendor. Oleh karena itu, rekanan perlu menagih bukti potong secara rutin. Lalu, rekanan mencocokkan setiap bukti potong dengan catatan pembayaran. Disiplin ini menjaga audit trail tetap utuh.
Apa Saja Pertanyaan Umum Seputar PPh 23 bagi Rekanan BUMN?
Apakah rekanan boleh menolak dipotong PPh 23?
Tidak, pemotongan bukan pilihan karena ketentuan pajak mewajibkan pemotong melaksanakannya. Rekanan yang menolak justru menciptakan risiko kepatuhan bagi kedua pihak. Selain itu, penolakan dapat menghambat proses pembayaran. Sebaiknya rekanan memasukkan potongan 2% sejak awal dalam penawaran harga.
Apa fungsi bukti potong bagi rekanan?
Bukti potong menjadi dasar kredit pajak bagi rekanan. Rekanan memerlukan bukti potong yang sah dari pemotong agar dapat mengkreditkan pajak pada SPT Tahunan. Tanpa dokumen itu, rekanan kehilangan hak mengurangi pajak terutangnya. Karena itu, arsipkan setiap bukti potong dengan nomor dan masa pajak yang jelas.
Apakah PPh 22 dan PPh 23 BUMN sama?
Keduanya berbeda. PPh 22 menyasar pembelian barang dengan tarif 1,5% dari harga beli tanpa PPN. Sebaliknya, PPh 23 menyasar jasa dengan tarif 2% dari jumlah bruto tanpa PPN. Rekanan logistik umumnya berhadapan dengan PPh 23 karena menjual jasa, bukan barang.
Mengapa CV. Eka Express Layak Menjadi Mitra Logistik Perusahaan Anda?
CV. Eka Express berdiri pada 6 Februari 2013 dan berkantor pusat di Jl. Sidotopo Lor No. 42, Surabaya. Perusahaan ini membuka kantor cabang di Semarang dan Jakarta Timur. Legalitas usaha kami mencakup NPWP, SIUP, TDP, dan Surat Keterangan Domisili Usaha. Dengan slogan “We Are The Faster One”, kami berkomitmen mengirim aset dan barang niaga pelanggan secara aman dan tepat waktu.
Kami melayani pengiriman door to door, port to port, port to door, dan door to port. Kami juga menangani FCL maupun LCL untuk perusahaan dan perorangan. Pengalaman kami meliputi pipa baja, panel listrik, brankas, mesin bor, dan speedboat. Mitra kerja kami antara lain PT. Dwi Harsa Steel, PT. Nurinda, PT. Tjakrindo Mas, dan PT. Brilian Lancar Jaya.
Tim pengadaan dan keuangan Anda butuh kepastian dokumen sebelum tender berjalan. Oleh karena itu, hubungi admin kami untuk mengonfirmasi status PKP, skema faktur pajak, dan rincian tagihan yang tersedia. Dengan begitu, Anda dapat memilih perusahaan logistik rekanan BUMN PPh 23 yang siap secara administrasi sejak awal.
