Administrasi Aman, Pastikan Pilih Ekspedisi Kargo Terbit Faktur Pajak untuk Kebutuhan B2B

Apakah Jasa Ekspedisi Dikenakan PPN?

Ya, jasa ekspedisi termasuk Jasa Kena Pajak, sehingga pengusaha kena pajak wajib memungut PPN. Namun, besaran PPN bergantung pada jenis layanan dan isi tagihan, sehingga pelaku usaha B2B perlu memahami aturannya. Oleh karena itu, pilih ekspedisi kargo terbit faktur pajak agar bukti pungutan PPN tercatat rapi pada pembukuan perusahaan Anda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan skema PPN jasa ekspedisi darat melalui artikel resminya. Pengusaha kena pajak (PKP) umumnya memungut PPN efektif 1,1% dari nilai jasa. Selanjutnya, mereka menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 05 sesuai PMK 71/2022. Sejak 2025, Kring Pajak menyebut besaran tertentu tersebut menjadi 1,2% dari nilai penggantian. Karena angka ini dapat berubah, bagian keuangan perlu memastikan tarif terbaru kepada konsultan pajak.

Istilah freight forwarding merujuk pada jasa pengurusan transportasi. Kegiatan ini mencakup semua pengurusan agar pengiriman barang berjalan lewat jalur darat, kereta api, laut, atau udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 memuat definisi tersebut. Selain itu, PMK 71/2022 menetapkan PPN besaran tertentu bagi tagihan yang memuat freight charges. Freight charges berarti biaya transportasi yang penerima jasa bayar, baik lewat pesawat, kapal, kereta api, maupun angkutan jalan.

Namun, tidak semua layanan pengiriman masuk kategori tersebut. Jasa angkutan umum di darat tertentu memperoleh fasilitas tidak dikenai PPN berdasarkan PMK 80/PMK.03/2012. PP 49/2022 juga mengatur pembebasan PPN bagi jasa angkutan barang umum di jalan darat. Syaratnya, jasa tersebut harus sesuai undang-undang di bidang angkutan jalan. Karena itu, kontrak pengiriman perlu menjelaskan jenis jasa yang Anda beli.

Dasar pengenaan pajak (DPP) jasa ekspedisi memakai harga jual atau nilai penggantian. Kring Pajak menegaskan hal ini pada Januari 2025. Lembaga itu juga menolak penggunaan DPP nilai lain untuk transaksi tersebut. Dengan demikian, perhitungan PPN tetap mengikuti PMK 71/2022.

Bagi pembeli korporat, faktur pajak berfungsi sebagai dokumen utama dalam audit trail. Tanpa dokumen itu, tim keuangan sulit membuktikan asal biaya logistik kepada pemeriksa pajak. Oleh karena itu, bagian pengadaan sebaiknya menjalankan due diligence terhadap status PKP penyedia jasa sebelum kontrak berjalan. Pemeriksaan ini mencakup NPWP, nomor pengukuhan PKP, dan kesiapan menerbitkan e-Faktur. Perusahaan yang memilih ekspedisi kargo terbit faktur pajak juga mempermudah rekonsiliasi bulanan dan menjaga compliance sejak awal.

Apakah Faktur Pajak Ekspedisi Bisa Dikreditkan?

Ya, penerima jasa dapat mengkreditkan pajak masukan dari faktur pajak ekspedisi. Syaratnya, faktur memenuhi ketentuan formal dan material, serta perusahaan penerima berstatus PKP. Pengiriman barang proyek, seperti pipa baja atau panel listrik, melibatkan banyak pihak dan dokumen. Akibatnya, kesalahan kecil sering menghambat proses ini. Contohnya, nama penerima tagihan berbeda dengan nama pada kontrak, atau nomor NPWP salah ketik.

Menurut Kring Pajak, contact center DJP, PKP penerbit faktur pajak kode 05 tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkaitan dengan faktur tersebut. Sebaliknya, pihak penerima faktur kode 05 dapat mengkreditkannya selama memenuhi syarat pengkreditan. Perbedaan posisi ini penting bagi perusahaan Anda. Sebagai pembeli jasa, Anda berada di sisi penerima faktur. Karena itu, Anda tetap berhak mengkreditkan pajak masukan jika dokumennya sah dan lengkap.

Jasa Ekspedisi Menggunakan Kode Faktur Berapa?

Jasa ekspedisi yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu memakai kode faktur 05. Kode ini berlaku bagi jasa pengurusan transportasi dengan freight charges dan jasa pengiriman paket sesuai undang-undang pos. Sementara itu, transaksi umum memakai kode 01. Tabel berikut merangkum perbedaan perlakuan setiap layanan.

Jenis Layanan	Perlakuan PPN	Kode Faktur	Catatan Pajak Masukan
Jasa pengurusan transportasi dengan freight charges	PPN besaran tertentu: 1,1% menurut PMK 71/2022, 1,2% menurut Kring Pajak sejak 2025	05	Penerima dapat mengkreditkan, penerbit tidak
Jasa pengiriman paket sesuai undang-undang pos	PPN besaran tertentu	05	Penerima dapat mengkreditkan jika syarat terpenuhi
Jasa angkutan umum darat tertentu (PMK 80/2012)	Tidak dikenai PPN	Tidak berlaku	Tidak ada pajak masukan

Sebagai contoh, tagihan jasa pengurusan transportasi senilai Rp100.000.000 menghasilkan PPN Rp1.100.000 pada tarif efektif 1,1%. Jika tarif efektif 1,2% berlaku, PPN menjadi Rp1.200.000. Selanjutnya, tim keuangan mencatat nilai itu sebagai pajak masukan dengan mengacu pada faktur kode 05. Angka tersebut hanya ilustrasi, sehingga Anda perlu mencocokkannya dengan dokumen tagihan sebenarnya.

Ekspedisi Kena PPh Berapa?

Penyedia jasa ekspedisi berbentuk badan usaha umumnya terkena PPh Pasal 23 sebesar 2%. DJP menyatakan jasa ekspedisi oleh badan termasuk kategori jasa lain menurut PMK 141/PMK.03/2015. Penerima jasa B2B bertindak sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu, bagian keuangan perlu memahami mekanisme withholding tax ini. Berikut poin penting yang perlu Anda catat.

1. Tarif dasar: PPh Pasal 23 atas jasa lain sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
2. Penyedia tanpa NPWP: tarif naik 100%, sehingga menjadi 4% dari jumlah bruto.
3. Penyedia orang pribadi: penghasilan terkena PPh Pasal 21 sesuai PMK 168/2023, bukan PPh Pasal 23.
4. Pengecualian: jasa yang sudah terkena PPh final, termasuk ketentuan Pasal 15 UU PPh, tidak perlu dipotong PPh Pasal 23.
5. Dasar pemotongan: nilai jasa sebelum PPN, sehingga tagihan Rp100.000.000 menghasilkan PPh Pasal 23 sebesar Rp2.000.000.
6. Kewajiban pemotong: menyetor pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, lalu melaporkannya dan menyerahkan bukti potong kepada penyedia jasa.

Dengan demikian, perusahaan Anda membayar dua komponen berbeda kepada ekspedisi. Komponen pertama adalah PPN yang masuk ke faktur pajak. Komponen kedua adalah PPh Pasal 23 yang perusahaan Anda potong dari pembayaran. Pisahkan keduanya dalam pencatatan agar laporan pajak bulanan tidak keliru.

Apa Saja Pertanyaan Umum Seputar Faktur Pajak Ekspedisi?

Apakah semua ekspedisi wajib menerbitkan faktur pajak?

Tidak, hanya PKP yang wajib menerbitkan faktur pajak. Pengusaha kecil dengan omzet tahunan di bawah batas Rp4,8 miliar umumnya tidak wajib mengukuhkan diri sebagai PKP. Namun, pengusaha kecil boleh memilih menjadi PKP secara sukarela. Karena itu, Anda perlu menanyakan status PKP kepada calon ekspedisi sebelum menandatangani kontrak.

Bagaimana jika faktur pajak yang Anda terima salah?

Minta penyedia jasa menerbitkan faktur pajak pengganti secepatnya. Kesalahan nama, NPWP, atau nilai dapat menggagalkan pengkreditan pajak masukan. Selain itu, faktur yang tidak memenuhi syarat formal dan material membuat perusahaan kehilangan hak mengkreditkan. Simpan korespondensi perbaikan tersebut sebagai bagian dari arsip audit.

Apakah tagihan ekspedisi tanpa faktur pajak tetap sah?

Tagihan tetap sah sebagai dokumen komersial, tetapi tidak mendukung pengkreditan pajak masukan. Jika layanan Anda tergolong angkutan umum darat yang tidak dikenai PPN, faktur pajak memang tidak muncul. Oleh karena itu, pastikan jenis layanan tertulis jelas pada kontrak dan tagihan. Jika ragu, konsultasikan hasil klasifikasi layanan dengan konsultan pajak Anda.

Mengapa CV. Eka Express Layak Menjadi Mitra Logistik Perusahaan Anda?

CV. Eka Express berdiri pada 6 Februari 2013 sebagai penyedia jasa ekspedisi dengan kantor pusat di Jl. Sidotopo Lor No. 42, Surabaya. Perusahaan ini juga membuka kantor cabang di Semarang dan Jakarta Timur. Legalitas usaha mencakup NPWP, SIUP, TDP, serta Surat Keterangan Domisili Usaha. Dengan slogan “We Are The Faster One”, tim kami berkomitmen mengirim aset dan barang niaga pelanggan secara aman dan tepat waktu.

Layanan kami mencakup door to door, port to port, port to door, dan door to port. Kami melayani pengiriman FCL maupun LCL untuk perusahaan dan perorangan. Pengalaman kami meliputi partisi kantor, brankas, mesin bor, speedboat, pipa baja, dan panel listrik. Mitra kerja kami antara lain PT. Tjakrindo Mas, PT. Brilian Lancar Jaya, PT. Dwi Harsa Steel, dan PT. Nurinda.

Tim keuangan Anda membutuhkan kepastian administrasi sebelum kontrak pengiriman berjalan. Oleh karena itu, hubungi admin kami untuk menanyakan skema faktur pajak, jenis layanan, dan dokumen tagihan yang tersedia. Pilih ekspedisi kargo terbit faktur pajak dengan memastikan semua detail itu tertulis jelas sejak awal.